Jakarta, Minggu (11/6/2023) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan terus mempercepat penanganan rumah tidak layak huni melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Program BSPS atau biasa dikenal dengan bedah rumah, di tahun 2023 ini memiliki target untuk meningkatkan kualitas rumah hunian masyarakat sebanyak 149.750 unit yang tersebar di 34 provinsi.
Iwan Suprijanto, selaku Direktur Jenderal Perumahan mengatakan untuk progres fisik dari program BSPS hingga 9 Juni atau Semester 1 tahun 2023 telah mengerjakan 93.139 unit dari target total 150.050 unit. Program BSPS di tahun 2023 sendiri memiliki anggaran sebesar Rp 3,29 triliun.
“Program BSPS merupakan bantuan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dilaksanakan dengan skema Padat Karya Tunai (PKT) guna mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumahnya beserta prasarana, sarana dan utilitas umumnya. Saat ini penyerapan tenaga kerjanya sudah 171.082 orang dari target 300.100 orang,” kata Iwan Suprijanto.
Iwan Suprijanto berharap melalui skema PKT, program BSPS dapat memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat yang memiliki penghasilan rendah untuk memiliki rumah yang lebih layak, sehat, dan nyaman. Selain itu, Iwan Suprijanto pu berharap melalui program BSPS, angka pengangguran akan berkurang dan juga mempertahankan daya beli masyarakat.
“Program ini sangat membantu masyarakat untuk memiliki hunian yang layak dengan dana stimulan yang disalurkan oleh pemerintah,” kata Iwan Suprijanto.
Iwan Suprijanto pun menambahkan, terdapat tiga fokus penanganan rumah swadaya di tahun 2023. Pertama, mendukung percepatan program Penurunan Kemiskinan Ekstrem (PKE) melalui peningkatan kualitas rumah tidak layak huni. Kedua, penanganan kawasan perumahan. Dan ketiga adalah melakukan integrasi permukiman kumuh dan juga melakukan perluasan cakupan pelayanan Klinik Rumah Swadaya.
Salah satu program dari BSPS yang sudah terlaksana di wilayah Provinsi Jawa Barat sudah memiliki data mengenai rumah tidak layak huni yang memiliki jumlah sebesar 16.824 unit. Saat ini Ditjen Perumahan Kementerian PUPR melalui Badan Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Jawa II telah melakukan verifikasi untuk calon penerima program BSPS berdasarkan nama dan alamat atau by name by address (BNBA) sebanyak 8.559 unit.
“Setiap masyarakat yang rumahnya dibedah mendapatkan dana BSPS senilai Rp20 juta dengan rincian Rp17,5 juta untuk pembelian bahan bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah tukang. Kami berharap dukungan dari pemerintah daerah setempat, masyarakat, dan sektor swasta melalui program CSR untuk ikut membantu dan mensukseskan pelaksanaan BSPS di Jawa Barat,” kata Kepala BP2P Jawa II Kiagoos Egie Ismail.
Untuk program BSPS di Jawa Barat di tahun 2023 akan dilaksanakan secara bertahap. Tahap 1 akan tersebar di 17 Kabupaten/Kota yang meliputi, Kabupaten Cianjur 1.191 unit, Bandung Barat 1.070 unit, Bandung 2.461 unit, Bogor 373 unit, Purwakarta 204 unit, Garut 347 unit, Tasikmalaya 476 unit, Ciamis 80 unit, Kuningan 30 unit, Indramayu 1.072 unit, Cirebon 403 unit, Karawang 40 unit. Kemudian Kota Bogor 434 unit, Cimahi 53 unit, Bandung 6 unit, Tasikmalaya 296 unit, dan Cirebon 23 unit.
(RRY)
