Polemik mengenai Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun kian memanas. Unjuk rasa yang terjadi di depan gerbang Ponpes Al-Zaytun yang terletak di Indramayu, Jawa Barat, pada Kamis (22/6/2023) terus dilakukan.
Melihat unjuk rasa yang terjadi, pihak Ponpes Al-Zaytun pun memasang kawat berduri di kawasan sekitar Ponpes Al-Zaytun.
Adapun unjuk rasa dilakukan oleh 13 LSM Indramayu yang mengatasnamakan Forum Indramayu Menggugat memulai unjuk rasa sejak pukul 10.00 Wib.
Selain pihak dari pendemo, dari dalam gerbang Ponpes Al-Zaytun pun terlihat ratusan orang yang terus bernyanyi-nyanyi sepanjang pengunjuk rasa berorasi.
Orasi tersebut berisikan tuntutan yang berisikan:
- Tangkap Panji Gumilang pemimpin Al-Zaytun;
- Tutup Al-Zaytun;
- Ungkap sumber dana Al-Zaytun;
- Usut tuntas penugasan lahan negara yang dikuasai Al-Zaytun.
Sebelumnya, unjuk rasa pun telah dilakukan oleh Forum Indramayu Menggugat dengan menuntut 5 hal, yang diantaranya:
- Usut tuntas dugaan ajaran sesat Al-Zaytun dengan melibatkan MUI dan Kemenag;
- Usut tuntas dugaan tindak pidana pemerkosaan;
- Tegakkan UUPA tentang kepemilikan tanah dan tindak pidana penguasaan tanah;
- Hentikan pembuatan dermaga khusus Al-Zaytun;
- Al-Zaytun dianggap tidak bermanfaat bagi masyarakat sekitar
Polemik mengenai keberadaan Ponpes Al-Zaytun memang sudah terjadi sejak beberapa waktu silam. Tepatnya ketika beredar video dimana makmum wanita berada di shaf yang sama dengan makmum pria ketika melakukan shalat berjamaah.
Sejak beredarnya video tersebut, muncul berbagai kontroversi lain hingga anggapan bahwa Ponpes Al-Zaytun menyebarkan ajaran sesat.
Permasalahan dari keberadaan Ponpes Al-Zaytun sendiri sudah mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat. Wakil Presiden Ma’ruf Amin pun telah mengutus Menteri Agama dan Menteri Politik dan Hukum untuk mengusut kontroversi dari Ponpes Al-Zaytun.
“Setelah kita kaji bahwa itu memang sudah ada penyimpangan, kemudian tentu akan ada rapat koordinasi di pihak Menko Polhukam dengan juga Kementerian Agama saya minta ditindaklajuti,” kata Ma’ruf di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (20/6/2023).
Saat ini, proses penyidikan tengah dilakukan oleh berbagai lembaga termasuk MUI dan juga Pemprov Jawa Barat.
“Nanti kalau sudah pandangan-pandangan dari, saya dengar suda dari NU Jawa Barat, dari Persis ya, kemudian dari MUI, nanti saya minta nanti untuk dikoordinasikan di tingkat Menko Polhukam,” kata Ma’ruf.
(RRY)
