Jelang kontestasi Pilpres 2014, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Murti Yudhoyono (AHY) menggelar pidato politiknya pada Jumat (14/7/2023) di Jakarta.
Dalam pidato politiknya, AHY menyinggung beberapa hal terkait pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, meskipun Pilpres 2024 akan memenangkan sosok baru, adanya perubahan di kursi kepresidenan tidak akan menihilkan pencapaian Presiden Jokowi selama menjabat menjadi Presiden Indonesia selama 2 periode.
Menurutnya, perubahan ini bukan berarti merubah total segala bentuk kebijakan yang sudah ada. Namun kebijakan dan tatanan yang dinilai baik tentunya akan dipertahankan.
“Perubahan seolah diartikan, sebagai upaya untuk mengganti secara total, apa yang sudah ada. Tentu tidak demikian. Kebijakan dan tatanan yang sudah baik, akan kita pertahankan. Kita lanjutkan. Dan kita bersyukur, karena banyak yang telah dihasilkan oleh para pemimpin bangsa, sejak Indonesia merdeka,” ujar AHY, Jumat (14/7) malam.
Meskipun memuji pencapaian dari kinerja Presiden Jokowi, AHY tetap memberikan kritikan terhadap pemerintah sekarang. Dirinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat merasa perlu terjadi perubahan di beberapa sektor yang dinilai gagal.
Menurutnya, pemerintah di era kepemimpinan Presiden Jokowi gagal dalam hal pertumbuhan ekonomi.
“Pertumbuhan ekonomi menurun. Jauh di bawah yang dijanjikan tujuh persen hingga delapan persen. Pertumbuhan ekonomi stagnan di angka lima persen. Bahkan, sempat anjlok ketika pandemi Covid-19,” kata AHY.
“Akibatnya, penghasilan dunia usaha dan kesejahteraan rakyat terpukul. Daya beli golongan menengah ke bawah juga menurun. Kemiskinan dan pengangguran meningkat. Sementara itu, ketika ekonomi tumbuh rendah, yang meroket justru utang kita, baik utang pemerintah maupun BUMN,” AHY menjelaskan.
AHY menepis berbagai argumentasi yang diberikan terkait penurunan perkembangan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Menurutnya, bahkan sejak era pandemi Covid-19, ekonomi Indonesia sudah memiliki berbagai permasalahan. AHY menambahkan, kebijakan dan langkah yang diambil pemerintah nyatanya menjadi salah satu faktor yang akhirnya membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun.
“Sulit dimengerti, ketika ekonomi menurun; kekuatan fiskal melemah; utang tinggi; pemerintah justru membangun infrastruktur secara besar-besaran. Apalagi, sebagian proyek dan megaproyek itu, tidak berdampak langsung pada kehidupan dan kesejahteraan rakyat, yang tengah mengalami tekanan. Seharusnya, masih bisa ditunda pelaksanaannya,” kata AHY.
Selain pertumbuhan ekonomi yang melemah, AHY pun memberikan kritik lain terhadap Pemerintah indonesia terkait kehidupan para petani yang dinilainya hidup sengsara di era Pemerintahan Jokowi.
Menurutnya, ketika pertumbuhan ekonomi sendang rendah karena adanya krisis dan tekanan ekonomi, seharusnya pemerintah dapat mengalokasikan anggaran negara untuk meringankan beban rakyatnya yang utamanya adalah sosok petani, nelayan, buruh dan golongan lemah lainnya.
AHY pun berpendapat, subsidi listrik yang diperuntukan untuk keluarga miskin, subsidi solar untuk para nelayan, dan subsidi pupuk untuk petani, harusnya dapat diperkuat sehingga pembagiannya dapat tetap sasaran.
“Saat ini, memang ada pupuk subsidi; tapi petani mengeluhkan jumlahnya sangat sedikit. Petani seolah dipaksa, harus membeli pupuk non-subsidi di pasaran. Padahal, harganya berkali-kali lipat lebih mahal,” lanjutnya.
Oleh karena itu, Partai Demokrat meminta agar prioritas dan alokasi anggaran negara, seharusnya diarahkan, untuk meringankan penderitaan rakyat.
Selain mengangkat kelompok, nelayan, petani, dan buruh. AHY pun menyuarakan hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan ASN, guru, Nakes, TNI/Polri, dan Perangkat Desa. Menurutnya, golongan tersebut layak untuk mendapatkan kenaikan dana pensiun tiap tahunnya.
Sembilan tahun terakhir, gaji mereka hanya naik dua kali, dengan akumulasi kenaikan 11 persen saja,” ujar Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dalam Pidato Politiknya yang berjudul Agenda Perubahan dan Perbaikan untuk Indonesia yang Lebih Baik, Jumat (14/7) malam.
“Mestinya, gaji ASN, Guru, Tenaga Kesehatan, TNI-Polri, perangkat desa dan pensiunan, dinaikkan setiap tahunnya. Karena, jika dikaitkan inflasi, gaji mereka sebenarnya terus mengalami penurunan,” AHY menjelaskan.
Menurutnya adanya inflasi harusnya menaikan dana pensiunan para golongan tersebut yang tiap tahunnya harus mengalami penurunan gaji.
Ini jelas tidak adil. “Kebijakan ini mesti diubah dan diperbaiki. Kita juga harus memperhatikan nasib guru dan pegawai honorer. Secara bertahap, angkat mereka sebagai ASN, dengan kebijakan yang tepat,” tegas AHY.
Meskipun memberikan kritik yang panjang, AHY tetap memberikan apresiasi terhadap pemerintahan di era sekarang. Yang mana menurutnya, hal-hal baik yang terjadi di Indonesia selama ini adalah warisan dari para pemimpin sebelumnya yang harus terus dipertahankan.
(RRY)
