Pada tanggal 24 Juli 2023, Kedutaan Besar Inggris di Jakarta dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) Indonesia telah menandatangani Pengaturan Pelaksanaan Program Nilai Ekonomi Karbon UKPACT (UK Partnering for Accelerated Climate Transitions) di Jakarta. Kesepakatan ini menunjukkan kerjasama antara Inggris dan Indonesia dalam hal nilai ekonomi karbon dan pasar karbon, yang merupakan komponen penting dari pendekatan Indonesia dalam pembangunan rendah karbon. Kesepakatan ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman Inggris-Indonesia tentang Aksi Iklim dan Nilai Ekonomi Karbon yang ditandatangani di KTT G20 di Bali tahun sebelumnya.
(Ibu Nani Hendiarti, Deputi Bid Lingkungan Hidup Kemenkomarves dan Direktur Pembangunan Kedubes Inggris Amanda McLoughlin menandatangani MOU, disaksikan oleh Menko Luhut dan Dubes Inggris Owen Jenkins)
UKPACT sendiri merupakan program pembangunan kapasitas yang tergolong unik. Dengan dikelola sekaligus didanai oleh Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) Pemerintah Inggris dan Departement for Energy Security and Net Zero (DESNZ) dengan dibantu oleh International Climate Finance Inggris. UKPACT sendiri bekerja dengan melakukan kemitraan dengan berbagai negara yang memiliki potensi besar dalam mengurangi emisi untuk mendukung mereka menerapkan dan meningkatkan ambisi mereka dalam mengatasi perubahan iklim.
Melalui program ini, Inggris berkomitmen menyediakan £2,7 juta untuk bantuan teknis guna mendukung pengembangan dan koordinasi teknis dalam aksi iklim dan nilai ekonomi karbon (NEK). Program ini akan mendukung Kemenkomarves dalam memimpin Komite Pengarah NEK Indonesia, serta melibatkan Kementerian dan Lembaga terkait, termasuk Kementerian Keuangan yang akan berfokus pada pajak karbon.
Program Nilai Ekonomi Karbon bertujuan untuk membantu Indonesia mencapai komitmen yang telah ditetapkan dalam Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional (NDC) dan pengendalian emisi Gas Rumah Kaca dalam pembangunan nasional, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021.
Program ini akan memberikan rekomendasi teknis mengenai pelaksanaan Implementasi NEK dan memberikan berbagai opsi rancangan dan implementasi untuk pajak karbon domestik kepada Badan Kebijakan Fiskal dan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Selain itu, program ini juga akan membantu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman seputar instrumen NEK melalui pembangunan kapasitas dan konsensus.
(Menkomarves Luhut bersama Dubes Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Owen Jenkins)
Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor-Leste, Owen Jenkins, menyatakan kegembiraannya mengenai peningkatan kemitraan dengan Pemerintah Indonesia dalam mencapai mitigasi perubahan iklim yang hemat biaya melalui kerangka kebijakan penetapan harga karbon. Dia juga menyoroti bahwa kedua negara telah saling berbagi pengalaman dan keahlian dalam nilai ekonomi karbon melalui bantuan teknis, pembangunan kapasitas, dan pertukaran pengetahuan. Tahun pertama kemitraan ini telah memberikan hasil yang signifikan, terutama dalam mendukung Indonesia membangun basis data untuk program NEK. Ia berharap untuk terus mendukung ambisi Net Zero Indonesia di masa depan.
“Saya sangat senang mengumumkan peningkatan kemitraan kami dengan Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan mitigasi perubahan iklim yang hemat biaya melalui kerangka kebijakan penetapan harga karbon. Kedua negara telah saling berbagi pengalaman dan keahlian satu sama lain dalam nilai ekonomi karbon (NEK) melalui bantuan teknis, pembangunan kapasitas dan pertukaran pengetahuan. Tahun pertama kemitraan ini telah menunjukkan hasil yang signifikan, dalam mendukung Indonesia membangun basis data untuk program NEK. Kami berharap dapat terus mendukung ambisi Net Zero Indonesia di tahun-tahun mendatang .” ujar Dubes Owen.
Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan, menyebut Inggris sebagai mitra pembangunan yang dihormati bagi Indonesia. Peningkatan kerjasama ini akan membantu Indonesia memainkan peran penting dalam mitigasi iklim yang sejalan dengan target pembangunan ekonomi. Kebijakan yang tepat harus ditetapkan oleh Indonesia untuk melaksanakan instrumen NEK melalui pasar karbon dan pajak karbon.
(Menkomarves Luhut mendukung kemitraan Indonesia-Inggris untuk mendukung Kebijakan NEK Indonesia)
“Inggris adalah mitra pembangunan Indonesia yang sangat dihormati. Peningkatan kerjasama untuk mendukung kebijakan NEK Indonesia ini akan memungkinkan negara memainkan peran penting dalam mitigasi iklim yang selaras dengan target pembangunan ekonomi. Serangkaian kebijakan yang tepat harus ditetapkan oleh Indonesia untuk melaksanakan instrumen NEK melalui pasar karbon dan pajak karbon.” ujar Luhut.
(RRY)
