Memasuki semester 2 tahun 2023, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (3/7/2023). Presiden Jokowi memanggil para menterinya untuk membahas Laporan I Pelaksanaan APBN Tahun 2023.
Presiden Jokowi memulai sidang dengan memberikan pengantar dan juga arahan. Yang kemudian, sidang digelar secara tertutup.
Dalam pengantarnya, Presiden Jokowi mengungkapkan rasa syukurnya atas pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sukses bertahan dengan relatif tinggi di atas 5%. Selain itu, Presiden Jokowi pun merasa bersyukur atas keberhasilan Indonesia dalam menjaga ekonomi Indonesia tumbuh di atas 5% selama enam kuartal berturut-turut.
Selain itu, dalam pengantarnya Presiden Jokowi pun mengingatkan kabinetnya untuk tetap mengutamakan kepentingan rakyat dan juga kepentingan nasional diatas kepentingan politik. Presiden Jokowi tidak menginginkan program pemerintah terhambat oleh persaingan politik yang sedang terjadi akhir-akhir ini.
Selain antisipasi mengenai kepentingan rakyat dan kepentingan nasional diatas persaingan politik, Presiden Jokowi pun mengingatkan kabinetnya untuk mengantisipasi beberapa hal, antara lain; Antisipasi dan proyeksi agar pendapatan negara tidak terganggu, memastikan pertumbuhan ekonomi tumbuh positif di semester II tahun ini, memaksimalkan realisasi belanja APBN dan APBD 2023, dan menjaga stabilitas politik dan keamanan masyarakat untuk berjalan dengan baik di tengah tahapan Pemilu 2024.
Selain itu, Presiden Jokowi pun membahas mengenai ancaman fenomena kekeringan (El Nino). Presiden Jokowi menjelaskan bahwa, pemerintah telah menyiapkan 5.000 embung untuk mengatasi El Nino.
“Urusan pasokan air di embung dan bendungan yang dibangun betul-betul dikelola dengan baik,” kata Jokowi dalam sidang kabinet paripurna, Senin (3/7).
Selain itu, Presiden Jokowi pun memberikan peringatan untuk beberapa jajaran Kementerian dan juga Instansi Pemerintah.
Presiden Jokowi mengingatkan Kementerian Pertahanan, Polri, BIN, Kejaksaan terkait pembelanjaan barang.
“Yang paling penting ini perlu saya tekankan, hati-hati untuk pembelian barang-barang. Ini untuk Kementerian Pertahanan, Polri, BIN, Kejaksaan, karena angkanya saya lihat cukup besar Rp29,7 (triliun),” kata Jokowi.
Presiden Jokowi membandingkan pembelian barang-barang yang dilakukan oleh Kemenhan, Polri, BIN, dan Kejaksaan dengan pembiayaan untuk jalan, irigasi, dan bendungan yang berada di angka Rp23,5 triliun. Presiden Jokowi meminta lembaga-lembaga terkait tersebut untuk tetap memperhatikan pembeliannya untuk menjaga APBN Indonesia tetap sehat.
“Ini hati-hati jangan sampai kita beli barang banyak-banyak yang akhirnya, kalau manfaatnya maksimal ndak apa-apa, kalau tidak maksimal kemudian biaya pemeliharaan bisa naik sampai Rp21,5 triliun ini yang harus coba dilihat detail,” kata dia.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna Semester I dihadiri oleh Menko Marves Luhut B. Pandjaitan, Menko Polhukam Mahmud MD, Menpora Dito Ariotedjo, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Investasi, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki, Menteri Pariwisata dan EkonomI Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno.
Hadir pula Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Hukum dan Ham Yasonna Laoly. Hingga kepala lembaga Kepala KPK Firli Bahuri dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.
(RRY)
