Partai Buruh Menyerahkan berkas perbaikan bakal calon legislatif (Bacaleg) ke KPU pada hari Minggu (9/7/2023). Setidaknya, tercatat 580 orang Bacaleg DPR RI di 84 dapil di seluruh Indonesia. Kemudian, terdapat 1.856 orang Bacaleg DPRD Provinsi yang tersebar di 296 dapil di seluruh Indonesia, dan juga terdapat 9.560 orang Bacaleg DPRD kab/kota di 1.713 dapil di seluruh Indonesia.
“Para caleg Partai Buruh di DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota tidak ada tokoh publik atau orang yang terkenal, tidak ada artis, tidak ada orang kaya atau cukong, serta tidak ada pengusaha menengah atas,” ujar Presiden Partai Buruh Said Iqbal
“Caleg Partai Buruh berasal dari kelas pekerja, masyarakat bawah, aktivis, pimpinan serikat buruh, pemimpin serikat petani, dan akademisi,” lanjutnya.
Mereka adalah para buruh, petani, nelayan, miskin kota, miskin desa, pekerja rumah tangga, buruh migran, aktivis atau penggiat perempuan dan anak, dosen, guru dan tenaga honorer, buruh informal (tukang becak, sopir, Ojol, pedagang sayur, tukang parkir, ibu jamu gendong, PKL, pelaku UMKM, dan MLM), disabilitas, pensiunan, anak milenial dan Gen Z yang ayah ibunya kelas pekerja dan juga masyarakat kecil lainnya.
“Dalam massa perbaikan ini, Caleg DPR RI yang diganti sebanyak 60 orang dikarenakan ketiadaan biaya, kesibukan buruh perempuan karena mengurus keluarga dan masih bekerja, serta faktor lainnya,” terang Said Iqbal.
Dengan didaftarkannya berkas perbaikan para caleg Partai Buruh, Partai Buruh akan tetap berkomitmen dalam mendedikasikan perjuangannya dalam mewujudkan negara yang sejahtera (welfare state) yang mana bertumpu pada 3 prinsip.
Prinsip-prinsip tersebut antara lain, pertama, kesetaraan kesempatan (kau boleh kaya tapi jangan miskinkan kami). Kedua, retribusi kekayaan yang adil dan merata (pro subsidi dan juga menambahkan program jaminan sosial yang meliputi jaminan makanan, perumahan, pendidikan, air bersih, dan jaminan pengangguran). Termasuk anti impor beras, daging, kedelai, garam, dan juga bahan pokok lainnya. Ketiga, tanggung jawab publik yang meliputi jaminan pengangguran, pelestarian lingkungan, dan juga penegakan hak asasi.
“Dengan demikian, Partai Buruh siap mengikuti Pemilu 14 Februari 2024 dengan target perolehan 30 kursi DPR RI, 100 kursi DPRD provinsi, dan 700 kursi DPRD kab/kota di seluruh Indonesia” tegasnya.
Selain itu, janji politik yang akan diberikan oleh Partai Buruh adalah, gaji naik 15% outsourcing dihapus, PHK dipersulit, cari kerja gampang, pesangon besar, tanah untuk petani (reforma agraria), anti impor beras, daging, garam (kedaulatan pangan), karyawan kontrak diangkat menjadi karyawan tetap, melindungi perempuan, anak, dan disabilitas, harga sembako dan BBM murah, guru dan tenaga honorer menjadi PNS, gratis perahu dan solar untuk nelayan, menerima dana pensiun, uang kuliah gratis, wajib belajar 15 tahun gratis, dan juga BPJS Kesehatan gratis.
Latar belakang dari pendirian Partai Buruh sendiri adalah untuk menghapuskan omnibus law UU Cipta Kerja.
Kepengurusan Partai Buruh di sipol KPU diurus oleh komite eksekutif dimana tercatat ada Exco pusat, 38 Exco Provinsi, 487 Exco kab/kota, dan juga 4.626 Exco kecamatan.
(RRY)
