Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengundang semua pihak yang memiliki kepentingan di Bidang Sumber Daya Air (SDA) untuk terus bekerja sama dalam mewujudkan pembiayaan infrastruktur untuk pengelolaan air yang lebih efektif dan berkelanjutan. PUPR juga mendorong eksplorasi inovasi pembiayaan alternatif tanpa memberatkan anggaran negara untuk mengatasi masalah air di tingkat nasional dan internasional.
Sekretaris Jenderal, Mohammad Zainal Fatah, menyatakan bahwa tantangan dalam mengelola sumber daya air adalah terbatasnya pendanaan pemerintah dan adanya kesenjangan pendanaan. Hanya sekitar 30 persen pembangunan infrastruktur yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga kerja sama antara berbagai pihak penting menjadi penting untuk mengatasi kesenjangan pendanaan di sektor sumber daya air.
“Kami mendorong kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha dalam penyediaan sumber daya air. Kami mengarahkan kebijakan dan tindakan kami pada prinsip-prinsip baru dan kolektif serta melaksanakannya secara kolaboratif,” kata Sekjen Zainal Fatah dalam acara Indonesia Infrastructure Roundtable Ke-25 yang digelar di Universitas Brawijaya, Malang, Rabu (30/8/2023).
Zainal Fatah menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha harus bekerja sama dalam menyediakan sumber daya air. Kebijakan dan tindakan mereka diarahkan pada prinsip-prinsip baru dan dilaksanakan secara kolaboratif.
Acara Indonesia Infrastructure Roundtable Ke-25 merupakan bagian dari acara pendukung Sustainable Water Finance Subtheme, Road to the 10th World Water Forum di Bali tahun 2024. Diskusi dengan tema ‘Amplifying Partnership a Collaborative Drive to Strengthen Indonesia’s Water Sector’ menjadi bagian penting yang akan dibahas dalam World Water Forum 2024, dengan harapan dapat mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dan berkomitmen dalam pembiayaan sektor air.
Zainal Fatah mengatakan bahwa berbagai model pembiayaan akan dijelajahi untuk mengatasi hambatan finansial, teknis, dan kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya air. Pembiayaan air yang inovatif menjadi isu penting untuk memastikan ketersediaan air, baik secara nasional maupun global. World Water Forum 2024 diharapkan akan menghasilkan solusi bersama untuk menghadapi tantangan dalam pengelolaan air di tingkat dunia.
“Ada hal penting yang menjadi perhatian kita bahwa kolaborasi dan kerjasama yang tidak dibatasi oleh batas-batas administratif, tetapi kita membuka diri untuk melakukan kolaborasi secara global antar negara dan tentu dengan multilateral development institution agar kita dapat mengambil manfaat yang lebih luas dari best perspektif yang telah ada dan dialami oleh mereka lebih dulu,” kata Zainal Fatah.
Zainal Fatah menekankan pentingnya kolaborasi global antara negara dan lembaga pengembangan multilateral untuk memanfaatkan pengalaman dan perspektif terbaik dalam mengatasi tantangan pengelolaan air.
BACA JUGA: Jelang World Water Forum di Bali, PUPR Perkuat Tata Kelola Air
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PUPR, Herry Trisaputra Zuna, menyatakan bahwa sektor air memerlukan perhatian khusus karena permasalahan air berskala besar. Diperlukan koordinasi antar stakeholder, kepastian tarif, dan pendekatan yang berbeda dalam menciptakan ekonomi sirkular.
Herry menyatakan bahwa kesenjangan pendanaan antara kebutuhan dan anggaran publik merupakan hambatan utama. Data menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan pendanaan sektor air sebesar 70,4% dari 41 negara, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, kolaborasi antar berbagai pihak dianggap kunci untuk mengatasi kesenjangan pendanaan ini. Kemitraan dengan pihak internasional dan sektor swasta dapat menghasilkan solusi inovatif untuk infrastruktur air yang berkelanjutan.
“Kendala utama dalam mencapai water for all adalah kesenjangan kebutuhan pendanaan dengan anggaran publik yang tersedia. Data menunjukkan terdapat funding gap untuk sektor air ebesar 70,4% dari 41 negara, termasuk Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendanaan merupakan tantangan yang dihadapi secara global,” kata Herry TZ.
Herry TZ menyatakan bahwa skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di sektor air di Indonesia masih perlu ditingkatkan agar lebih berkelanjutan dan dapat menarik lebih banyak investasi.
“Skema KPBU di sektor air yang telah berjalan di Indonesia masih dibutuhkan penyempurnaan agar sustainable dan mampu lebih banyak menarik investasi,” kata Herry TZ.
Dalam acara tersebut, hadir juga Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), M Wahid Sutopo, dan Wakil Rektor Universitas Brawijaya, Widodo.
(RRY)
