Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) melalui Sekretariat Jenderal sedang berusaha untuk meningkatkan kepuasan dalam layanan administratif, mengintegrasikan sistem informasi, dan memperbaiki efisiensi organisasi. Tujuan dari upaya ini adalah untuk mendukung efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur oleh Kementerian PUPR.
Mohammad Zainal Fatah, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, menjelaskan bahwa dalam rangka mendukung tugas dan fungsi tersebut, anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR untuk tahun anggaran 2024 telah disetujui sebesar Rp578,73 Miliar.
“Anggaran ini akan digunakan untuk Pagu Belanja Pegawai sebesar Rp91,52 Miliar (15,81%), Belanja Modal sebesar Rp27,46 Miliar (4,74%), dan untuk Belanja Barang sebesar Rp459,75 Miliar (79,44%) yang terbagi menjadi Belanja Barang Operasional sebesar Rp195,66 Miliar (33,82%) dan Belanja Barang Non Operasional sebesar Rp264,09 Miliar (45,63%),” Zainal Fatah menjelaskan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengenai Rencana Alokasi Anggaran TA 2024 dengan Komisi V DPR RI pada Kamis, 31 Agustus 2023.
Dana tersebut akan dialokasikan untuk meningkatkan kinerja dari 7 Biro dan 3 Pusat yang ada di dalam Sekretariat Jenderal, serta untuk meningkatkan kesehatan organisasi melalui peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PUPR, peningkatan pengelolaan keuangan, dan nilai SAKIP Kementerian PUPR.
BACA JUGA: Pemprov DKI Larang Penggunaan Air Tanah Mulai 1 Agustus 2023
“Integrasi sistem informasi dilakukan sebagai bagian dari transformasi layanan digital yang mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), termasuk layanan perizinan, perumahan, dan data/informasi,” tambah Zainal Fatah. Ia juga menambahkan bahwa Kementerian PUPR sedang berupaya meningkatkan layanan publik melalui teknologi informasi dan komunikasi seperti Bravo-PUPR, Pelayanan Publik Terpadu, Portal Perizinan Bidang PUPR, e-Keuangan, dan e-Pusaka.
Kementerian PUPR juga sedang mengembangkan portal data spasial untuk infrastruktur PUPR yang dapat diakses melalui platform SIGI (Sistem Informasi Geospasial Infrastruktur) dan Command Center IKN untuk melihat desain dan progres Infrastruktur Komunikasi dan Navigasi (IKN). Terdapat juga pengembangan portal data bencana yang mempengaruhi infrastruktur PUPR, dapat diakses melalui platform SITABA (Sistem Informasi Bencana), portal open data, dan portal bantuan pemerintah yang memberikan informasi tentang usulan dari pemerintah daerah dan masyarakat, yang bisa diakses oleh publik.
Irine Yusiana, anggota Komisi V DPR RI, mengapresiasi upaya integrasi sistem informasi yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR. Namun, dia juga menekankan perlunya sosialisasi agar masyarakat dapat memahami cara operasionalnya.
“Harapannya adalah bahwa aplikasi yang telah dikembangkan oleh Kementerian PUPR dapat benar-benar melayani masyarakat. Kunci utamanya adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang aplikasi ini sehingga mereka memahami cara menggunakannya. Karena ini juga merupakan pintu gerbang bagi masyarakat untuk memahami perkembangan kinerja Kementerian PUPR,” ungkap Irine.
(RRY)
