Dalam kunjungan kunjungan resmi ke Provinsi Kalimantan Barat, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, bersama-sama dengan Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dan Bupati Kapuas Hulu Fransiscus Diaan, melihat perkembangan pembangunan Jalan Paralel Perbatasan Kalimantan Barat pada tanggal 3 September 2023.
Menteri Basuki memiliki target agar pembangunan Jalan Paralel Perbatasan Kalimantan Barat hingga mencapai Batas Kaltim sepanjang 608 km dapat selesai sepenuhnya pada akhir tahun 2024. Secara khusus, pada sebagian segmen jalan yang sedang diperiksa, yaitu antara Nanga Era hingga Batas Kalimantan Timur (Kaltim) sepanjang 149 km, 25 km sudah memiliki lapisan aspal, sementara 25 km lainnya sedang dalam tahap pengerjaan pengaspalan hingga Mei 2024. Bagian sisanya akan segera dikerjakan dan diharapkan dapat berfungsi penuh menjelang akhir 2024 atau awal 2025.
“Pembangunan infrastruktur di pemerintahan Presiden Jokowi masih melanjutkan program periode pertama (2014-2019), yakni membangun dari pinggiran. Jalan perbatasan ruas Nanga Era – Batas Kaltim saat ini tengah dilakukan pengaspalan sepanjang 25 km dan diselesaikan sampai Mei 2024. Mudah-mudahan infrastruktur yang dibangun dapat membantu masyarakat di kawasan perbatasan dan pedalaman,” kata Menteri Basuki.
Menteri Basuki menjelaskan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi masih meneruskan program pembangunan dari pinggiran, seperti yang telah diterapkan pada periode pertama (2014-2019). Proses pengaspalan jalan perbatasan antara Nanga Era dan Batas Kaltim saat ini sedang berlangsung, dengan rencana penyelesaian hingga Mei 2024. Harapannya adalah bahwa pembangunan infrastruktur ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan dan pedalaman.
“Disiapkan betul detail desain penataan lerengnya. Dicek betul setiap titik ekstrem yang rawan longsor dengan pengamanan tebing, ditata jangan sampai erosi yang akan menyebabkan tanaman sekitar mati dan mencemari sungai di hilir. Ini salah satu bagian penerapan prinsip pembangunan lingkungan berkelanjutan,” kata Menteri Basuki.
Selama tinjauan tersebut, Menteri Basuki juga menekankan pentingnya pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan kondisi lingkungan, terutama karena sebagian besar pembangunan jalan perbatasan di Kalimantan terletak di daerah hutan. Rencananya, desain detail akan diterapkan untuk pengelolaan lereng, serta pengecekan intensif terhadap titik-titik rawan longsor, termasuk pengamanan tebing. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah erosi yang dapat merusak tanaman di sekitarnya dan mencemari sungai di hilir, sebagai bagian dari prinsip pembangunan lingkungan yang berkelanjutan.
Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat, Handiyana, mengungkapkan bahwa hingga akhir tahun 2022, sepanjang 608 km Jalan Paralel Perbatasan Kalimantan Barat sudah memiliki lapisan aspal sepanjang 221 km. Meskipun seluruh jalan perbatasan di Kalimantan Barat sudah dapat dilewati, beberapa bagian masih belum berfungsi sepenuhnya karena memerlukan pembangunan jembatan dan perbaikan kelandaian jalan.
Handiyana juga menyebutkan bahwa pada tahun 2023, sedang berlangsung 9 proyek peningkatan dan pembangunan Jalan Perbatasan Kalimantan Barat, termasuk peningkatan jalan dan pembangunan jembatan di beberapa ruas jalan, serta pemeliharaan rutin jalan dan jembatan. Semua proyek ini merupakan bagian dari upaya untuk memperbaiki infrastruktur jalan di Kalimantan Barat demi kemajuan wilayah tersebut.
