Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menegaskan komitmennya untuk melanjutkan proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur jika terpilih dalam Pemilihan Presiden 2024. Pernyataan ini diungkapkan dalam konferensi pers di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, pada Senin (27/11).
Menurut Ganjar, sebagai seorang pejabat, setiap individu wajib melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks ini, pembangunan IKN telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. “Seluruh peraturan undang-undang yang sudah diketok, apalagi sudah jadi undang-undang ya, wajib seluruh pejabat untuk melaksanakan,” kata Ganjar.
Ganjar memberikan tanggapan serupa ketika ditanya mengenai pendapatnya terkait pemindahan IKN dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Ia menegaskan bahwa sebagai pemimpin, ia akan mematuhi undang-undang yang berlaku. “Seluruh undang-undang yang sudah diketok harus dilaksanakan,” ujar Ganjar.
BACA JUGA: Ganjar Pranowo Tindaklanjuti Laporan Kecurangan Pemilu: Tim Antikecurangan Pemilu Dibentuk
Sebelumnya, pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), mengkritik pembangunan IKN. Anies menilai Indonesia membutuhkan pertumbuhan pembangunan yang merata, sementara Cak Imin menunjukkan ketidaksetujuannya untuk pindah ke IKN dan memilih tinggal di Jakarta.
Pemindahan ibu kota negara merupakan bagian dari program ambisius pemerintahan Presiden Joko Widodo. Rencananya, pemindahan IKN akan dimulai tahun depan hingga 2045. Jokowi mengumumkan bahwa sudah ada lebih dari 300 letter of intent (LOI) terkait investasi asing di IKN Nusantara. Ia menegaskan bahwa progres pembangunan IKN selalu disampaikan dalam setiap kunjungan kenegaraan. “Banyak yang berminat, tetapi sampai sekarang sudah lebih dari 300 LOI yang sudah ditandatangani, saya kira itu akan segera berinvestasi,” kata Jokowi di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Senin (20/11).
