Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan terus berkomitmen untuk meningkatkan ketersediaan hunian layak bagi masyarakat, dengan salah satu inisiatif utamanya melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Pada tahun 2023, program BSPS mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp3,34 triliun dengan target pembangunan 150.421 unit rumah swadaya.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menjelaskan bahwa program BSPS dengan metode Padat Karya Tunai (PKT) bertujuan tidak hanya untuk mempertahankan daya beli masyarakat, tetapi juga untuk mengurangi angka pengangguran. “Ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat menghuni rumah yang layak, sambil membuka peluang lapangan pekerjaan dalam proses rehabilitasi rumah,” ujar Menteri Basuki.
Realisasi keuangan Ditjen Perumahan pada program BSPS hingga 17 November 2023 mencapai Rp3,23 triliun atau 87,82% dari total anggaran. Secara fisik, sekitar 99,48% atau sebanyak 149.539 unit rumah telah berhasil dibangun. Program ini, yang diterapkan dengan metode padat karya, berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 281.128 orang atau mencapai 93,47% dari target 300.760 tenaga kerja.
BACA JUGA: Kementerian PUPR Mengukuhkan Dewan Pengurus KORPRI Masa Bakti 2023-2028
Iwan Suprijanto, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, menjelaskan bahwa program BSPS bukan hanya memberikan manfaat dalam bentuk rumah yang layak huni, tetapi juga memiliki dampak lebih luas. “Program BSPS merupakan bentuk konkret negara hadir membantu masyarakat tinggal di rumah yang layak. Dana yang disalurkan pemerintah bukan hanya sebagai stimulus untuk pembangunan rumah, tetapi juga untuk mendorong semangat gotong royong antarwarga,” ungkap Iwan Suprijanto.
Salah satu lokasi yang menjadi penerima manfaat program BSPS pada tahun 2023 adalah Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan alokasi bantuan sebanyak 110 unit rumah. Program ini berhasil diselesaikan 100% dan tersebar di empat kecamatan, yaitu Balikpapan Selatan (40 unit), Balikpapan Tengah (35 unit), Balikpapan Barat (10 unit), dan Balikpapan Utara (25 unit).
Hujurat, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Kalimantan II, menjelaskan bahwa setiap unit rumah menerima dana sebesar Rp20 juta. Dana tersebut dapat digunakan oleh masyarakat untuk pembelian material bahan bangunan sebesar Rp17,5 juta dan upah tukang sebesar Rp2,5 juta. “Melalui Program BSPS ini, kami berharap masyarakat di Kota Balikpapan dapat tinggal di hunian layak sekaligus mendukung Pemerintah Daerah untuk mengurangi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH),” ujar Hujurat.
Salah satu penerima manfaat, Mastiah, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Kementerian PUPR atas bantuan Program BSPS. Rumahnya kini lebih kokoh, rapi, dan nyaman untuk dihuni. “Saya mengucapkan terima kasih pada Kementerian PUPR atas bantuan Program BSPS ini. Rumah saya jadi lebih baik, dan keluarga saya bisa tinggal dengan nyaman karena rumahnya kokoh, rapi, serta sehat,” ungkap Mastiah. Program BSPS menjadi langkah konkret pemerintah dalam memberikan dampak positif pada kehidupan masyarakat, meningkatkan kualitas hunian, dan mengurangi tingkat pengangguran. (*/)
(RRY)
