Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, baru-baru ini melakukan pertemuan bilateral yang sangat penting dengan delegasi dari Bank Dunia (World Bank). Pertemuan ini dipimpin oleh Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Satu Kahkonen, dan digelar di Kantor Kementerian PUPR pada Jumat, 3 November 2023.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa Pemerintah Indonesia melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menginisiasi Instruksi Presiden (Inpres) yang berkaitan dengan air bersih dan sanitasi. Inpres ini diinisiasi setelah mendapatkan persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada rapat terbatas (RATAS) yang membahas pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) pada tanggal 23 Oktober 2023.
“Inpres ini nantinya akan menjadi seperti Inpres Jalan Daerah (IJD) yang bertujuan untuk mempercepat peningkatan konektivitas jalan daerah dengan bantuan dari pemerintah pusat, khususnya dalam memperbaiki jalan-jalan daerah yang rusak. Inpres Air Bersih dan Sanitasi akan diberikan prioritas untuk meningkatkan akses sambungan rumah (SR),” kata Menteri Basuki.
Menteri Basuki juga mengharapkan agar World Bank dapat berpartisipasi dalam mendukung pembiayaan pelaksanaan Inpres Jalan Daerah dan Inpres Air Bersih dan Sanitasi. Dia menyatakan, “Diharapkan dengan keterlibatan World Bank, kami dapat mempercepat pencapaian target-program rehabilitasi melalui Inpres Jalan Daerah. Untuk Inpres Air Bersih dan Sanitasi, kami telah menyiapkan data dan peta daerah-daerah yang memerlukan sambungan rumah (SR).”
Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Satu Kahkonen, menyambut baik inisiatif tersebut. World Bank tertarik untuk membantu rehabilitasi dan pelestarian jalan-jalan daerah serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi yang layak melalui instrumen loan Program for Results (PforR).
“World Bank menawarkan instrumen loan Program for Results (PforR) kepada Direktorat Jenderal Bina Marga dengan tujuan mendukung program Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan aksesibilitas mobilitas dan konektivitas jalan regional,” kata Satu Kahkonen.
Program ini mencakup peningkatan konektivitas dan pemeliharaan jalan-jalan daerah oleh Pemerintah Daerah, dengan pertimbangan kriteria seperti konektivitas ke destinasi wisata, dukungan logistik (akses ke pelabuhan, kawasan industri, dan wilayah produksi), serta peningkatan ketahanan iklim dan keselamatan jalan raya. Sementara dukungan sektor air minum dan sanitasi akan diutamakan untuk memanfaatkan kapasitas yang belum terpakai dalam persediaan air baku, yang kemudian dapat disambungkan ke sambungan rumah di seluruh Indonesia.
BACA JUGA: Kementerian PUPR Targetkan Penyelesaian Bendungan Margatiga di Lampung Pada 2024
Turut hadir dalam pertemuan ini adalah sejumlah pejabat tinggi di Kementerian PUPR, termasuk Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah, Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Bob Arthur Lombogia, Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti, dan Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan, Endra S. Atmawidjaja.
Pertemuan ini menandai langkah yang positif dalam upaya bersama antara Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia untuk meningkatkan infrastruktur jalan dan penyediaan air bersih serta sanitasi di negara ini. Hal ini diharapkan akan mendukung pertumbuhan ekonomi, mobilitas, dan kesejahteraan masyarakat. (*/)
(RRY)
