Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu), mengumumkan posisi utang Indonesia hingga akhir November 2023. Menurut data yang dirilis, utang Indonesia naik tipis dibandingkan dengan bulan sebelumnya, mencapai Rp8.041,01 triliun, sedikit mengalami kenaikan dari posisi sebelumnya yang berada pada angka Rp7.950,52 triliun.
Dalam buku APBN Kita, Kemenkeu menyebutkan bahwa jumlah utang pemerintah pada periode ini memiliki rasio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 38,11%. Meskipun terjadi peningkatan nominal, pemerintah memastikan bahwa rasio tersebut masih jauh di bawah batas maksimal yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang tersebut membatasi rasio utang pemerintah maksimal sebesar 60% dari PDB.
Lebih lanjut, rasio utang Indonesia juga masih berada di bawah target yang telah ditetapkan melalui Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah periode 2023-2026, yang menargetkan rasio utang berada di kisaran 40%. Hal ini menunjukkan bahwa posisi utang Indonesia masih dalam batas aman dan terkendali.
BACA JUGA: Saling Tagih Utang, Jusuf Hamka Siap Bayar 100 Kali Lipat Jika Terbukti “Ngutang” ke Negara
Pada rincian utang, sebagian besar terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp7.124,9 triliun, dengan komposisi domestik sekitar Rp5.725,25 triliun dan sisanya berupa valuta asing (valas) sekitar Rp1.372,7 triliun. Di samping SBN, terdapat juga pinjaman sebesar Rp916,03 triliun, dengan mayoritas berasal dari luar negeri sekitar Rp886 triliun.
Kemenkeu menekankan bahwa pengelolaan utang pemerintah, terutama melalui penerbitan SBN, mendukung pengembangan dan pendalaman pasar keuangan domestik. Selain itu, hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan dan literasi keuangan masyarakat, menjadikan masyarakat Indonesia dari “savings society” menjadi “investment society.”
Pemerintah terus berkomitmen untuk mewujudkan pasar SBN domestik yang lebih dalam, aktif, dan likuid. Salah satu strategi yang ditekankan adalah melalui pengembangan berbagai instrumen SBN, termasuk pengembangan SBN tematik berbasis lingkungan, yang sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. (*/)
(RRY)
