Pada rapat paripurna kabinet yang berlangsung kemarin, agenda yang menonjol adalah program makan gratis yang menjadi sorotan publik. Diskusi pagi ini, di Prime Time bersama Arlingga Panega kali ini membahas berbagai aspek dari program tersebut, mulai dari ekonomi hingga kebijakan publik.
Mendampingi diskusi kali ini adalah Direktur Ekonomi Digital dari Center of Economic and Law Studies, Nailul Huda. Pembahasan dimulai dengan latar belakang tentang situasi ekonomi dalam dan luar negeri. Meskipun beberapa negara seperti Jepang dan Inggris telah menghadapi resesi, perekonomian Indonesia masih menunjukkan ketahanan yang relatif baik.
Namun, tantangan utama muncul saat harga-harga komoditas, terutama beras, mengalami kenaikan yang signifikan. Fenomena ini memicu kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Kritik terhadap kebijakan makan siang gratis dipicu oleh potensi dampak inflasi dan pengurangan subsidi, terutama dalam konteks penurunan subsidi BBM.
Pemerintah berencana menggelontorkan anggaran besar, sekitar 450 triliun, untuk membiayai program tersebut. Nailul Huda menyoroti pertanyaan-pertanyaan penting terkait target sasaran, pengawasan, dan efektivitas alokasi dana. Selain itu, pembicaraan juga mencakup dampak dari penurunan subsidi BBM terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.
BACA JUGA: Mulai 1 Maret, Kepesertaan BPJS Jadi Syarat untuk Buat atau Perpanjang SKCK
Dengan situasi yang kompleks dan berbagai kepentingan yang terlibat, diperlukan keseimbangan yang baik antara mendukung kebutuhan masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi. Nailul Huda menekankan pentingnya kesadaran dan pengawasan masyarakat serta partai politik dalam menyeimbangkan kebijakan ekonomi yang beragam.
Dalam konteks ini, perdebatan antara kebutuhan masyarakat dan kestabilan ekonomi menjadi kunci dalam pembentukan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan. Kesadaran akan dampak dan implikasi jangka panjang dari kebijakan publik, termasuk program makan siang gratis, merupakan langkah penting menuju pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia. (*/)
(RRY)
