Sebagai upaya mencegah penurunan muka air tanah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan akan setop penggunaan air tanah pada tahun 2030.
Basuki mengatakan, dalam mendukung pencapaian target pelayanan air minum 100 persen, Kementerian PUPR beserta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengembangkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di sisi hulu dan hilir.
“Kalau semua proyek SPAM ini sudah bisa kita selesaikan sesuai timeline dan bisa mensupply rakyat DKI Jakarta, maka pada tahun 2030, Pemerintah bisa menyampaikan kepada rakyat untuk stop pakai air tanah,” ujar Basuki ketika menghadiri Penandatanganan Fasilitas Kredit anatara PT Air Bersih Jakarta dengan Sindikasi Kreditur dari Lembaga Perbankan dan Institusi Keuangan, Senin, (20/2).
Pembangunan akses perpipaan air minum tersebut dilakukan karena DKI Jakarta memiliki tantangan penurunan muka air tanah sebagai dampak dari ekstraksi air tanah.
Guna menyelesaikan permasalahan tersebut, dibutuhkan peningkatan pelayanan perpipaan air minum yang saat ini cakupannya masih 65 persen. Sedangkan, dibutuhkan pasolan air sebesar 31.875 liter per detik untuk mencapai cakupan pelayanan air minum perpipaan 100 persen pada 2030.
Pembangunan sisi hulu meliputi SPAM Regional Jatiluhur I sebesar 4.000 liter per detik, SPAM Regional Karian-Serpong sebesar 3.200 liter per detik, dan SPAM Ir. H. Djuanda dengan indikasi sebesar 2.054 liter per detik.
Sedangkan untuk sisi hilir, Pemprov DKI Jakarta melakukan optimalisasi aset eksisting SPAM dan pembangunan baru untuk mendukung SPAM Regional Jatiluhur I dan SPAM Regional Karian-Serpong, menggunakan skema bundling dengan biaya modal sebesar Rp26,7 triliun.
“Pada hari ini, pembiayaan sisi hilir akan diwujudkan melalui penandatanganan fasilitas kredit antara PT Air Bersih Jakarta dengan Sindikasi Kreditur untuk 2 (dua) tahun pertama dengan biaya modal sebesar Rp12 Triliun yang terdiri dari pinjaman sebesar Rp8,8 Triliun dan ekuitas pemegang saham,” tambah Basuki.
[BeF]
