Presiden Joko Widodo menegaskan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak boleh merugikan masyarakat. Hal ini disampaikan pada Rabu (22/2) kemarin saat ia meninjau proyek jalan tol yang menghubungkan kawasan inti IKN dan Balikpapan di Kalimantan Timur.
“Saya sampaikan kemarin ke Kepala Otorita IKN Pak Bambang, jangan sampai ada masyarakat yang dirugikan oleh pembangunan Ibu Kota Nusantara ini,” kata Jokowi, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.
Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa proyek pembangunan ini tidak boleh merusak lingkungan. Ia akan memberi teguran jika ada pekerjaan dalam proyek pembangunan IKN yang tidak memperhatikan aspek lingkungan.
“Konsep kota yang ingin kita hadirkan di Ibu Kota Nusantara adalah konsep lingkungan. Sehingga sekecil apa pun yang berkaitan dengan lingkungan ini harus diperhatikan,” ujar Jokowi, dilansir dari Kompas.com.
Sebelumnya, sejumlah warga yang lahannya masuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN mengutarakan kekecewaannya lantaran harga ganti rugi lahan terlalu kecil. Nilai ganti rugi yang diberikan dinilai tidak cukup untuk membeli lahan baru dengan harga yang sudah melonjak tinggi.
Salah satu pemilik lahan, Dahlia, mengaku nilai ganti rugi yang ia dapatkan hanya sebesar Rp 115.000 sampai Rp 300.000 per meter.
“Nilai segitu (harga ganti rugi) enggak cukup kami beli lahan baru di Sepaku yang harga sudah melonjak per meternya sudah Rp 3,4 juta,” ujarnya pada Jumat (10/2) lalu, dilansir dari Kompas.com.
[VMA]
