Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan telah memanggil 47 dari 69 pejabat Kementerian Keuangan yang memiliki harta tak wajar. Dari 47 pegawai yang dipanggil, 5 pejabat tidak hadir karena sakit.
“Sampai 17 Maret 2023 kami sudah memanggil 47 pegawai yang kami identifikasi, 42 hadir fisik dan 5 sakit,” ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (27/3), dikutip dari CNN Indonesia.
Pemanggilan dilakukan secara maraton untuk klarifikasi harta. Sri Mulyani menyebut klarifikasi harta ini dilakukan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkeu dengan mengecek status harta, sumber perolehan harta, dan data perpajakan.
Ia juga meminta para pejabat yang telah melakukan klarifikasi harta dapat mempertanggungjawabkan akurasi harta yang mereka laporkan
Irjen Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh menyebut daftar 69 pegawai yang dipanggil dihimpun berdasarkan data pada 2020 dan 2021. Menurutnya, pemeriksaan selama dua tahun tersebut tidak begitu optimal akibat pandemi Covid-19.
“Untuk LHK 2019 artinya yang dilaporkan 2020 itu ada 33 pegawai tidak clear. Untuk LHK 2020 atau pelaporan 2021 ada 36 pegawai tidak clear. Total ada 69 pegawai tidak clear. Selanjutnya akan kami panggil, klarifikasi, untuk dilakukan pemeriksaan,” kata Awan dalam konferensi pers, Rabu (3/1), dilansir dari CNN Indonesia.
[VMA]
