Jakarta, Kamis (8/6/2023) telah diadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dihadiri oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), dan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) dan juga Komisi V DPR RI.
Adapun agenda dari rapat ini adalah untuk membahas mengenai evaluasi pelaksanaan anggaran TA 2023 dan juga rencana alokasi anggaran TA 2024 menurut fungsi, program, dan prioritas anggaran.
Kepala BPIW, Yudha Mediawan dalam rapat tersebut mengatakan bahwa, BPIW memiliki tugas untuk melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana terpadu program pembangunan infrastruktur PUPR yang didasari oleh pengembangan wilayah.
Pada TA 2023, Pagu Anggaran BPIW sendiri ditetapkan sebesar Rp 145,16 Miliar. melalui anggaran tersebut, tercapai realisasi keuangan sebesar 35,73% dan juga realisasi fisik sebesar 36,02%.
“Sementara, pagu indikatif BPIW Kementerian PUPR pada TA 2024 sebesar Rp 141,60 M dengan kegiatan prioritas meliputi rencana pengembangan, sinkronisasi program tahunan, monitoring dan evaluasi, masukan RPJPN dan RPJMN, peningkatan kebermanfaatan, dan integrasi penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting” jelas Yudha.
Dalam rapat tersebut, Kepala BPIW Yudha Mediawan pun menjelaskan mengenai evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PUPR dan juga BPIW mengenai kebermanfaatan infrastruktur yang telah dibangun oleh Kementerian PUPR. Tujuan dari evaluasi tersebut adalah untuk memastikan program/kegiatan Kementerian PUPR bukan hanya terlaksana saja, melainkan memberikan manfaat untuk masyarakat .
“Evaluasi kebermanfaatan menghasilkan rekomendasi rencana dan program tindak lanjut yang diperlukan untuk selanjutnya digunakan dalam optimalisasi program OPOR TA 2024 dan rencana program TA 2025. Dari total 38 provinsi dengan 179 infrastruktur yang perlu disurvei, telah dilakukan survei pada 106 infrastruktur,” jelas Yudha.
Selain membahas mengenai evaluasi anggaran TA 2023 dan TA 2024, dan juga rencana alokasi anggaran. Dalam rapat ini pun dibahas permasalahan mengenai penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting.
Kementerian PUPR melalui BPIW melakukan pengolahan data untuk mengidentifikasi lokus-lokus prioritas dalam rangka integrasi program penanganan kemiskinan ekstrem di Kementerian PUPR. Sebelum akhirnya dilakukan survei kolaborasi penanganan.
“Selanjutnya, dilakukan survei kolaborasi antara BPIW, Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Perumahan untuk memverifikasi dan memvalidasi data, serta identifikasi kondisi lingkungan dan potensi klaster permukiman dalam rangka penyusunan indikasi program penanganan,” jelas Yudha.
Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Komisi V DPR RI sekaligus pimpinan rapat Roberth Rouw menghimbau masyarakat kepada seluruh unit organisasi Kementerian PUPR untuk terus berupaya meningkatkan penyerapan anggaran TA 2023.
“Ditingkatkan juga pengawasan internal terhadap pelaksanaan anggaran yang sedang berjalan supaya tidak ada temuan yang berulang. Dan mohon apa yang telah kami sampaikan dapat ditindaklanjuti supaya kita bersama-sama dapat saling memperbaiki kedepannya,” tandas Robert.
Dalam RDP pun turut hadir Sekretaris Jenderal Mohammad Zainal Fatah, Inspektur Jenderal T. Iskandar, dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Khalawi.
(RRY)
