Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga kembali mengupayakan pembangunan infrastruktur jalan dan juga jembatan sebagai upaya untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan juga dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia.
Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian menjelaskan, pihaknya hingga juli 2023 telah mengerjakan progress fisik pelaksanaan anggaran di Dirjen Bina Marga pada TA 2023 dengan mencapai angka 29,04%.
Di sisi lain, progress keuangan pada TA 2023 sebesar Rp14,75 triliun atau sebesar 26,08% dari pagu anggaran sebesar Rp56,57 triliun.
(Dirjen Bina Marga terus melaksanakan pembangunan di 5 kawasan DPSP)
Pada TA 2023, realisasi fisik Dirjen Bina Marga pada pelaksanaan dukungan 5 kawasan DPSP yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang telah mencapai 25,94% dan realisasi keuangannya 24,66% atau Rp233,99 M dari pagu Rp948,84 M. Untuk pelaksanaan padat karya, telah terealisasi Rp1,09 T dan menyerap 38.696 tenaga kerja dari target 80.000 tenaga kerja.
“Pada TA 2023, Direktorat Jenderal Bina Marga telah menyelesaikan pembangunan jalan perbatasan Nunpo – Inbate – Napan di NTT, dan Jalan Long Bagun – Tering 1 di Kalimantan Timur. Kemudian Jalan Prigi – Klatak – Brumbun (Jawa Timur) dan Balige By Pass (DPSP Danau Toba). Telah diselesaikan pula Jembatan Kretek 2 di DIY dan Jembatan Tukad Bindu di Bali,” kata Hedy dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, Selasa (4/7) di Jakarta.
Sementara itu, pelaksanaan pekerjaan yang tengah dikerjakan (on-going) meliputi JJLS (Pansela) di Jawa Timur, Dukungan Jalan Perbatasan dan Akses PLBN di Kalimantan Barat dan Kep. Riau, Pembangunan Jembatan Bentang Panjang di Kalimantan Barat, Pembangunan Flyover di Jawa Timur dan Sumatera Selatan. Pada TA 2023, Direktorat Jenderal Bina Marga juga tengah merencanakan pembangunan 89 unit jembatan gantung yang tersebar di 24 Balai Besar/ Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di seluruh Indonesia.
“Sementara pagu indikatif pada TA 2024 sebesar Rp49 T dengan alokasi anggaran untuk infrastruktur jalan (Rp17,24 T), infrastruktur jembatan (Rp2,68 T), Infrastruktur IKN (Rp11,86 T), preservasi jalan dan jembatan dan off pavement (Rp3,75 T), pembangunan jembatan gantung (Rp0,68 T), peningkatan konektivitas jalan bebas hambatan sepanjang 44,37 km (Rp4,56 T), peningkatan aksesibilitas flyover, underpass, terowongan sepanjang 1.483 meter (Rp0,42 T), preservasi jalan dan jembatan nasional (Rp5,42T), dan dukungan manajemen (Rp2,39 T),” jelas Hedy.
Hedy pun memberikan usulan terkait penambahan anggaran untuk TA 2024 dengan alasan kebutuhan penugasan pengemabangan IKN Nusantara dan juga untuk meningkatkan konektivitas jalan daerah sesuai dengan Inpres No.3 Tahun 2023 mengenai Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.
“Kita akan coba mengusulkan tambahan anggaran TA 2024 karena pagu indikatif sebesar Rp49 T belum mengakomodir penugasan Perpres No.31 Tahun 2023 mengenai percepatan pembangunan dan pengoperasian bandara VVIP untuk mendukung IKN. Kemudian penugasan untuk pembangunan jalan tol akses IKN seksi 6A, 6B, 6C seksi 1 dan seksi 5B yang ditargetkan selesai pada 2024,” tandas Hedy.
(Jembatan yang dibangun guna meningkatkan konektivitas antar wilayah dan untuk meningkatkan perekonomian)
Sejauh ini, dukungan terhadap infrastruktur di IKN Nusantara yang tengah dibangun oleh Dirjen Bina Marga antara lain, pembangunan jalan lingkar sepaku segmen 4 yang konstruksi fisiknya sudah mencapai angka sebesar 34,79%, jalan tol IKN segmen KKT Kariangau – Sp. Tempadung yang telah mencapai progress fisik sebesar 24,55%, dan juga pembangunan duplikasi jembatan Pulau Balang bentang pendek yang memiliki progress fisik sebesar 11,60%. Kemudian, rencananya masih terdapat 11 paket kegiatan di IKN Nusantara yang sedang dalam tahap persiapan konstruksi.
Terkait pelaksanaan Inpres No.3 Tahun 2023 mengenai Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah, kini sudah memasuki tahapan persiapan sebelum nantinya akan masuk ke tahap konstruksi yang direncanakan akan dimulai pada Juli 2023 ini. Hingga saat ini, alokasi pelaksanaan Inpres Jalan Daerah Tahap I yang telah dipenuhi sebesar Rp7,44 triliun dari usulan sebesar Rp14, 64 triliun.
(RRY)
