Polemik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Bogor terus terjadi. Setelah sebelumnya disebutkan 155 orang dikeluarkan dari daftar PPDB karena adanya indikasi kecurangan. Walikota Bogor Bima Arya yang hadir menjadi narasumber pada Prime Time Special yang dipandu oleh Arlingga Panega dan Indy Rahmawati memberikan pernyataan terkait daftar siswa yang dikeluarkan dari PPDB Bogor.
Dari 155 orang yang sebelumnya diberitakan dikeluarkan dari daftar PPDB Bogor, Walikota Bima Arya memberikan pernyataan baru terkait hal tersebut. Nyatanya, per hari ini, Rabu (12/7/2023) terjadi peningkatan terhadap siswa yang dikeluarkan dari daftar PPDB Online Kota bogor karena melakukan kecurangan.
Bahkan, dari jumlah yang awalnya dikatakan 155 orang, kini bertambah menjadi 208 orang, bahkan Bima pun mengatakan jumlah ini bahkan dapat bertambah karena banyaknya modus indikasi kecurangan.
“Lebih malah, jadi ada 208 yang kita keluarkan dari list karena nggak sesuai antara bekeras pendaftaran dengan domisi-nya. Jadi ada indikasi kuat yang terbukti di lapangan, nggak sesuai antara pendaftaran dan realita di lapangan. Dan sangat mungkin angkanya lebih besar dari itu, kan yang sempat kita verifikasi.” Ujar Bima.
Bima pun menjelaskan berbagai modus kecurangan pada PPDB Online Kota Bogor. Pertama, modus yang mana data keluarga asli tidak sesuai dengan keluarga yang dititipkan, Kedua, Kartu Keluarga yang backdated yang mana KK tidak boleh diganti setahun sebelum pendaftaran PPDB. Ketiga, yaitu penggunaan alamat fiktif.
Selain memberikan klarifikasi terkait jumlah siswa yang dikeluarkan dari daftar PPDB Online Kota Bogor dan juga menjelaskan modus-modus kecurangan dalam PPDB Online. Walikota Bima Arya pu menjawab keresahan para Most People yang disampaikan pada program Prime Time Special.
Salah satu Most People bernama Edy memberikan saran dan juga kritik terkait PPDB Online. Sebelumnya, Edy memberikan apresiasi terhadap Walikota Bogor Bima Arya yang dinilai sudah bekerja dengan maksimal. Namun, menurutnya dengan adanya aksi kecurangan dalam PPDB Online, memberikan dampak terhadap siswa berprestasi yang nyatanya harus tertendang karena banyaknya oknum orang tua siswa yang melakukan kecurangan.
“Kalau gue pribadi sih yakin, walikota sudah bekerja keras untuk menginvestigasi kecurangan, mungkin bentuk manipulasi kartu keluarga, demi memasukkan anaknya ke sekolah favorit. Tapi ya sebisa mungkin fair, kalau bisa karena yang kan sistemnya dari pusat Daerah juga mengikuti aturan dari Kemendikbud Sebisa mungkin, dia evaluasi, akomodir yang anak-anak secara nilai tidak terlalu tinggi Mungkin kalau sejenjang ACMP SMA Tapi jarak rumahnya itu kalau bisa dipertimbangkan secara matang Jangan sampai orang-orang yang nilainya sudah bagus, umurnya mungkin sudah cukup, mental Gara-gara orang yang punya dalam tanda kutip kepentingan,” Ujar Edy.
Menanggapi hal tersebut, Walikota Bogor Bima pun menjelaskan kesetujuannya atas tanggapan yang diberikan oleh Edy. Menurutnya, sistem zonasi ini harus diperkuat dengan kualitas guru di level daerah dan juga kota. Selain itu, dari sistem birokrasi seperti perubahan KK pun harus lebih rapih. Dan setiap ASN Kota Bogor yang terlibat kecurangan PPDB akan diberikan sanksi.
“Ya memang kita harus beresin semua ya, kita harus penuhi semua Di nasional juga zonasi ini gak mungkin jalan tanpa diperkuat, ditambah jumlah sekolah, kualitas guru Kemudian di pemerintah daerah, pemerintah kota, proses untuk perubahan KK harus lebih rapi, gak boleh ada celah untuk pemalsuan,” Jelas Bima
Walikota Bima Arya pun meminta maaf apabila masih ada praktek kecurangan pada PPDB Online. Dan Walikota Bima Arya pun menyebutkan hal ini menjadi PR besar untuk pemerintah Kota Bogor dan juga Pemerintah Pusat.
“
