Mulai bulan September mendatang, Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, akan menerapkan kebijakan work from home (WFH) sebagai langkah untuk mengurangi tingkat polusi udara di Jakarta. Kebijakan ini diambil setelah mendapat arahan dari Presiden Joko Widodo terkait masalah polusi udara di wilayah Jabodetabek.
Heru mengungkapkan bahwa rencana ini mirip dengan konsep work from home, di mana persentase pegawai di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sedang dalam tahap perhitungan. Ia berharap bisa menjalankan kebijakan ini mulai bulan September. Heru menegaskan bahwa kebijakan WFH ini akan diwajibkan bagi pegawai yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Namun, ia juga memberikan pengecualian bagi pegawai yang tugas dan tanggung jawabnya melibatkan pelayanan langsung kepada masyarakat.
“Kayak work from home. Ini sebentar lagi sedang dihitung berapa persentasenya setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Mudah-mudahan September ini saya bisa langsung jalanin,” kata Heru pada jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (14/08/2023).
“Kalau tidak pelayanan perencanaan lain-lain mungkin work from home, ya kalau kami sudah atur. Jadi mudah-mudahan Kementerian/Lembaga lain juga bisa melakukan hal itu,” ujarnya.
BACA JUGA: Presiden Jokowi Usulkan PNS DKI untuk WFH Guna Memperbaiki Kualitas Udara Jakarta
Meskipun kebijakan ini hanya bersifat himbauan untuk sektor swasta, Heru berharap bahwa sektor swasta juga akan menerapkan work from home. Ia menyebut hal ini seperti pendekatan yang dilakukan selama pandemi Covid-19. Heru telah berkomunikasi dengan para pengusaha terkait rencana ini dan beberapa perusahaan sudah mulai menerapkan kebijakan serupa.
“Mudah-mudahan swasta dari tingkat pusat bisa menetapkan itu. Ya kaya Covid aja,” ucap Heru.
Sebelumnya, Presiden Jokowi telah mengungkapkan keprihatinannya terhadap kualitas udara di wilayah Jabodetabek yang semakin memburuk. Ia telah menginstruksikan stafnya untuk mengambil tindakan tanggap terhadap masalah ini. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah pembatasan jumlah pegawai yang perlu datang ke wilayah Jabodetabek dan adanya opsi work from home sebagai solusi untuk mengurangi mobilitas.
Dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jokowi juga menyampaikan dorongan untuk mendorong penggunaan konsep hybrid working, work from office, dan work from home, tergantung pada kebutuhan dan situasi yang ada.
(RRY)
