Pada Jumat (7/12/23), Inggris bersama sekutunya secara resmi mengungkap serangkaian upaya terbaru yang dilakukan oleh Badan Intelijen Rusia untuk menargetkan individu-individu kunci, termasuk politisi, pegawai negeri, dan jurnalis melalui operasi kejahatan siber. Operasi ini dilaporkan dilakukan oleh kelompok yang dikenal sebagai Star Blizzard, yang diperkirakan beroperasi di bawah naungan FSB, Badan Intelijen Rusia.
Pusat Keamanan Siber Nasional (NCSC) Inggris menegaskan bahwa Star Blizzard memiliki tujuan untuk menggunakan informasi yang diperolehnya guna mencampuri dalam politik dan proses demokrasi Inggris, termasuk hasil pemilu. Sejumlah tindakan kejahatan siber dilaporkan terkait dengan kelompok ini, antara lain:
- Spear-phishing Anggota Parlemen: Melibatkan penipuan online terhadap anggota parlemen dari berbagai partai politik sejak tahun 2015.
- Peretasan Dokumen Perdagangan Inggris-AS: Bocornya dokumen perdagangan Inggris-AS menjelang Pemilu 2019, yang sebelumnya dikaitkan dengan negara Rusia.
- Peretasan Institute for Statecraft: Terlibat dalam peretasan Institute for Statecraft pada tahun 2018, sebuah think tank Inggris yang berfokus pada pembelaan demokrasi dari disinformasi.
- Targeting Universitas, Jurnalis, dan LSM: Melibatkan serangan terhadap universitas, jurnalis, sektor publik, organisasi non-pemerintah, dan LSM lainnya yang memainkan peran penting dalam demokrasi Inggris.
Operasi tersebut juga melibatkan bocornya informasi dengan tujuan konfrontasi Rusia, untuk melemahkan kepercayaan terhadap politik di Inggris dan negara-negara sejenis.
BACA JUGA: Kedutaan Besar Inggris Dukung Inklusi Digital Bagi UMKM Perempuan di Indonesia
Dalam menanggapi serangkaian tindakan ini, Inggris memberlakukan sanksi terhadap dua anggota Star Blizzard, Ruslan Aleksandrovich PERETYATKO dan Andrey Stanislavovich KORINETS. Kedua individu tersebut diidentifikasi sebagai perwira intelijen FSB dan anggota Star Blizzard AKA the Callisto Group.
Menteri Luar Negeri David Cameron mengecam upaya Rusia yang mencoba mengancam proses demokrasi di Inggris, sementara Wakil Perdana Menteri Oliver Dowden menekankan pentingnya menghadapi ancaman siber dan meningkatkan keterampilan dalam melawan upaya yang merusak demokrasi.
Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jermey, menegaskan bahwa Inggris akan tetap waspada terhadap risiko dari operasi siber Rusia dan berkomitmen untuk bekerja sama dengan sekutu guna memerangi aktivitas dunia maya rahasia yang dapat merugikan demokrasi. (*/)
(RRY)
