Kritik terhadap pidato Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dalam konteks netralitas Polri dan TNI di Pilpres 2024 mencuat dari Jenderal (purn) Dudung Abdurachman, mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Dudung menganggap pidato Megawati cenderung tendensius karena dinilai hanya menyinggung netralitas TNI dan Polri, sementara Badan Intelijen Negara (BIN) diabaikan.
Dudung berpendapat bahwa kritik atas netralitas seharusnya juga ditujukan kepada BIN sebagai salah satu lembaga pemerintah. Menurutnya, dalam konteks pesta demokrasi, netralitas BIN tidak kalah pentingnya dengan TNI dan Polri.
“Megawati mestinya bukan hanya menyinggung TNI-Polri, namun juga Badan Intelijen Negara (BIN). Dia meyakini kritik atas netralitas lebih tetap ditujukan ke BIN sebagai salah satu lembaga pemerintah,” ujar Dudung, yang juga turut hadir sebagai pendukung Prabowo-Gibran dalam debat terakhir Pilpres.
BACA JUGA: Minta ASN Netral, Presiden Jokowi Justru Anggap Presiden dapat Memihak dan Berkampanye
Dudung yakin bahwa TNI-Polri hingga saat ini tetap netral dalam Pemilu dan Pilpres 2024. Ia menegaskan bahwa prajurit memiliki sumpah Sapta Marga yang harus dijunjung tinggi, dan bahwa para pimpinan di kedua lembaga tersebut tidak akan tinggal diam jika ada anggota yang bersikap partisan.
Menyikapi kritik Dudung, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menilai bahwa Dudung seharusnya memahami kondisi netralitas aparat menjelang Pemilu 2024. Hasto menyindir Dudung karena terlalu fokus mengurusi masalah pribadi, seperti urusan anaknya yang tidak lolos seleksi, ketika masih menjabat sebagai KSAD.
Dalam pidatonya di acara konser Salam M3tal di GBK, Megawati meminta aparat TNI dan Polri untuk tidak melakukan intimidasi terhadap pendukung PDIP dalam Pemilu 2024. Ia menegaskan bahwa PDIP adalah peserta pemilu yang sah dan memiliki hak untuk berkontestasi, serta bahwa ajang pemilu adalah hak rakyat yang tidak boleh diganggu gugat.
Kritik dari Dudung menggambarkan dinamika politik yang semakin terbuka menjelang Pilpres 2024, sementara respons dari PDIP menunjukkan upaya mereka untuk mempertahankan klaim tentang hak politik dan netralitas aparat keamanan dalam proses demokrasi. (*/)
(RRY)
