Rencana pembahasan Program Makan Siang dan Susu Gratis ala Prabowo-Gibran menjadi sorotan utama pada Senin (26/2) ini. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto telah mengumumkan bahwa program tersebut akan dibahas dalam Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025, yang direncanakan akan diselenggarakan dalam Rapat Sidang Kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Informasi tersebut disambut dengan antusiasme dan penasaran, terutama mengingat janji Prabowo-Gibran untuk menyediakan Makan Siang dan Susu Gratis bagi 82,9 juta rakyat miskin. Dalam konteks pembahasan APBN 2025, program ini menjadi fokus pembicaraan karena potensi dampaknya terhadap anggaran negara.
Menurut Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Budiman Sudjatmiko, pembiayaan penuh yang dibutuhkan untuk menjalankan program ini mencapai Rp450 triliun per tahun. Namun, Prabowo dan Gibran hanya berencana mengalokasikan sekitar Rp120 triliun untuk pelaksanaan program ini pada tahun pertama.
Salah satu strategi yang diusulkan adalah melalui konsolidasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), UMKM, dan koperasi untuk menyusun rantai pasok khusus penyediaan bahan-bahan tersebut. Selain itu, industri besar pangan nasional diharapkan dapat berperan dalam mendorong peningkatan kualitas, produktivitas, serta penerapan teknologi pertanian.
Dalam keterangan resminya, Budiman Sudjatmiko menyatakan bahwa dengan pendekatan gotong royong produksi pangan seperti ini, diperkirakan akan terjadi penghematan hingga 40 persen-50 persen dari kebutuhan pembiayaan program dari sumber APBN, jika hanya melakukan pembelanjaan hilir. Sehingga, alokasi APBN yang dibutuhkan pada tahun pertama pelaksanaan program ini diperkirakan sekitar Rp50 triliun-Rp60 triliun saja.
BACA JUGA: Ahok Khawatir Presiden Jokowi Ditipu Oleh Prabowo
Namun, meskipun terdapat strategi penghematan yang diusulkan, tetap terdapat tantangan besar dalam mengimplementasikan program ini. Salah satunya adalah memastikan efektivitas dan keberlanjutan program dalam jangka panjang, serta meminimalisir kemungkinan penyalahgunaan atau penyimpangan dana.
Selain itu, penentuan sumber dana yang memadai dan berkelanjutan juga menjadi kunci keberhasilan program ini. Ketersediaan anggaran dalam APBN 2025 akan menjadi titik fokus dalam diskusi pembahasan, mengingat pentingnya menjaga keseimbangan fiskal dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Pembahasan Program Makan Siang dan Susu Gratis ala Prabowo-Gibran dalam KEM-PPKF 2025 memperlihatkan komitmen pemerintah untuk mengatasi masalah kesejahteraan masyarakat. Namun, implementasi dan pengelolaan program tersebut akan memerlukan kerja keras, transparansi, serta keterlibatan berbagai pihak untuk memastikan keberhasilannya dalam meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia. (*/)
(RRY)
