Jelang kontestasi Pilpres 2024, Partai Bulan Bintang (PBB) secara resmi mendeklarasikan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2024. Deklarasi ini sendiri bertepatan dengan perayaan Milad ke-25 PBB yang diselenggarakan di ICE BSD, Tangerang Selatan, pada hari Minggu (30/7/2023).
Yusril Ihza Mahendra selaku Ketua Umum PBB mengatakan bahwa dirinya yakin bahwa Prabowo akan memenangkan Pilpres 2024.
“Pada kesimpulan sekali ini, PBB harus memutuskan untuk mencalonkan Pak Prabowo sebagai capres. Insya Allah sekali ini setelah Prabowo maju 2014, mungkin 2019 beliau belum memenangkan. Tapi kali ini insya Allah dengan dukungan PBB, Prabowo akan memenangkan pertarungan Pilpres 2024,” ujar Yusril di lokasi.
Sebelumnya, Prabowo sendiri sudah mendapatkan dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang bahkan siap menurunkan Ketua Umum mereka, Cak Imin untuk menjadi pendamping Prabowo di Pilpres 2024.
Sejarah Partai Bulan Bintang (PBB)
Mengutip dari laman resmi Partai Bulan Bintang (PBB), PBB merupakan partai politik Indonesia yang berasaskan Islam dalam pandangan politiknya. PBB sendiri didirikan pada 17 Juli 1998 di Jakarta, yang mana pendeklarasiannya dilakukan pada Jumat 26 Juli 1998 di halaman Masjid Al-Azhar, kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
(Yusril bersama kader PBB. Sumber: ANTARA)
Sebagai partai politik yang berasaskan Islam, PBB tentunya mendapatkan dukungan dari berbagai organisasi masyarakat (ormas) Islam di tingkat nasional seperti Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Badan Koordinasi dan Silaturahmi Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI), Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI), dan ormasi-ormas Islam di tingkat nasional lainnya.
Sejak awal berdirinya PBB di tahun 1998, PBB selalu dipimpin oleh sosok Yusril Ihza Mahendra yang merupakan sosok lama di peta politik Indonesia. Namun, di tahun 2005-2015 MS Kaban menjadi Ketua Umum PBB selama dua periode.
Posisi Ketua Umum kembali ke Yusril Ihza Mahendra pada tahun 2015 dan hingga kini, sosok Yusril masih menjadi Ketua Umum PBB.
PBB di Kontestasi Politik Indonesia
PBB sendiri sudah menjadi peserta Pemilu sejak Pemilu 1999. Di tahun 1999, PBB meraih 2.049.078 suara (1,94%) dan meraih 13 kursi DPR RI kala itu. Kemudian, di Pemilu 2004, PBB mampu meraih 2.970.487 suara (2,62%) dan mendapatkan 11 kursi di DPR RI. Namun setelahnya, PBB di berbagai pemilu edisi selanjutnya selalu gagal mendapatkan kursi di DPR RI.
Sementara itu di DPRD provinsi, di tahun 2014 PBB mampu mendapatkan 16 kursi DPRD di 10 provinsi di Indonesia. Kemudian, di edisi selanjutnya pada tahun 2019, PBB hanya mampu mendapatkan 7 kursi di 5 provinsi di Indonesia.
Selain dalam kontestasi legislatif, nyatanya sosok ketua umum mereka yaitu Yusril Ihza Mahendra nyatanya sempat menjadi satu-satunya sosok calon presiden Indonesia yang sukses melengkapi syarat administratif. Namun, pada akhirnya Yusril melepaskan peluang tersebut dan akhirnya sosok Abdurrahman Wahid (Gusdur) menjadi sosok presiden di kala itu.
PBB di Lingkup Pemerintahan
PBB pun menjadi salah satu partai yang memberikan posisi menteri terhadap pemerintahan di berbagai era. Di era kepemimpinan Gus Dur, Yusril Ihza Mahendra ditunjuk sebagai Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Kemudian, di era Megawati Soekarnoputri, Yusril pun ditunjuk untuk mengisi posisi yang sama.
Di era SBY-JK, Yusril kembali ditunjuk sebagai menteri dengan posisi sebagai Menteri Sekretaris Negara. Selain Yusril, MS Kadan pun ditunjuk sebagai Menteri Kehutanan.
(RRY)
