Pemerintah pusat kini mulai serius untuk menangani permasalahan memburuknya kualitas udara di Jakarta. Kali ini bukan melalui ajakan untuk menggunakan kendaraan elektrik. Namun, kini Presiden Joko Widodo mengarahkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menerapkan kerja dari rumah atau WFH yang populer di masa pandemi yang lalu.
Pj. Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mengatakan bahwa kebijakan tersub masih dalam tahap usulan dan masih berada dalam tahap rencana. Dia berharap bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memulai kebijakan tersebut dan kemudian diikuti oleh lembaga negara lainnya.
Heru Budi Hartono, Pj. Gubernur DKI Jakarta, menyampaikan rencana tersebut pada konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, pada hari Senin (14/8). Menurutnya, salah satu rencana utama adalah mendorong bekerja dari rumah (WFH) sebesar 50 persen atau 60 persen untuk mengurangi aktivitas di Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta. Dia berharap juga kementerian lain akan mengikuti kebijakan WFH ini.
BACA JUGA: Selamat Ulang Tahun Kota Jakarta, Jadilah Karya untuk Nusantara
“Pertama, kami mengusulkan WFH 50 persen atau 60 persen dan 40 untuk mengurangi kegiatan hari-hari di Pemda DKI. Kementerian lain, kami harap, juga bisa melakukan WFH,” kata Heru pada jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (14/8).
Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan gedung-gedung tinggi di Jakarta. Heru akan mendorong para pengelola gedung untuk membangun gedung yang ramah lingkungan (green building).
Selanjutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan mendorong peralihan penggunaan bahan bakar kendaraan pribadi. Dia berharap kendaraan dengan kapasitas mesin besar menggunakan bahan bakar RON 98, seperti Pertamax Turbo.
“Misalnya, 2.400 cc itu harus Pertamax Turbo ya kita semua masyarakat harus disiplin terhadap hal itu,” ujarnya.
Dalam waktu yang bersamaan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berencana untuk meningkatkan jumlah ruang terbuka hijau sesuai dengan arahan Presiden Jokowi. Heru mengungkapkan bahwa kebijakan ini telah dimulai sejak akhir 2022, dengan penambahan 800 lokasi ruang terbuka hijau dan penanaman minimal 216 ribu pohon dengan ketinggian minimal 3 meter.
Sebelumnya, Presiden Jokowi telah mengungkapkan keprihatinan terhadap kualitas udara di wilayah Jabodetabek dalam seminggu terakhir yang buruk. Dia telah memerintahkan stafnya untuk mengambil langkah responsif. Salah satu opsi kebijakan yang ditekankan oleh Jokowi adalah membatasi jumlah pegawai yang datang ke kawasan Jabodetabek, serta mempertimbangkan penerapan kerja hibrida (hybrid working), baik bekerja dari kantor (work from office) maupun dari rumah (work from home). Presiden Jokowi menyampaikan hal ini dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, pada hari Senin (14/8).
Dengan adanya usulan ini, dirasa cara ini akan cukup efektif untuk memperbaiki kualitas udara Jakarta yang kian memburuk. Dengan diberlakukannya WFH untuk para PNS Jakarta, setidaknya penggunaan kendaraan pribadi yang menjadi salah satu sumber memburuknya kualitas udara di Jakarta dapat ditekan.
(RRY)
