Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air terus melanjutkan pembangunan infrastruktur dalam sektor sumber daya air guna mendukung ketahanan air dan pangan di Indonesia. Pada Tahun Anggaran (TA) 2024, mereka telah mengalokasikan dana untuk pembangunan 23 bendungan. Rinciannya mencakup penyelesaian 15 bendungan yang sedang berlangsung dengan target penyelesaian pada tahun 2024, kelanjutan 7 bendungan berjalan yang akan terus mendapatkan alokasi dana di tahun anggaran berikutnya, serta pembangunan 1 bendungan baru.
Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Bob Arthur Lombogia, mengungkapkan bahwa TA 2024 memiliki alokasi anggaran sekitar Rp21,56 triliun yang akan digunakan untuk proyek pembangunan 23 bendungan. Proyek ini mencakup upaya revitalisasi Danau Teloko di Sumatera Selatan, Danau Tondano di Sulawesi Utara, Danau Tempe di Sulawesi Selatan, dan Danau Ayamaru di Papua.
“Anggaran untuk proyek bendungan pada tahun 2023 sekitar Rp13,99 triliun, tetapi pada tahun 2024, anggarannya meningkat hingga 54% menjadi Rp21,56 triliun. Ini disebabkan oleh kewajiban kami menyelesaikan 15 bendungan hingga akhir tahun 2024, yang merupakan jumlah tertinggi dalam satu tahun sejak tahun 2015,” kata Bob Arthur dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI di Jakarta pada tanggal 7 September 2023.
Di antara 15 bendungan yang sedang berlangsung yang ditargetkan akan selesai pada tahun 2024 termasuk Bendungan Keureuto dan Rukoh, termasuk bangunan pengarah Bendungan Rukoh di Provinsi Aceh, serta Bendungan Tiga Dihaji di Sumatera Selatan, Leuwikeris di Jawa Barat, Bendungan Jlantah, Bener, dan Jragung di Jawa Tengah, serta Bendungan Bagong di Jawa Timur. Ada juga proyek-proyek bendungan lainnya di daerah-daerah seperti Sidan di Bali, Meninting di Nusa Tenggara Barat, Manikin di Nusa Tenggara Timur, Marangkayu di Kalimantan Timur, Bulango Ulu di Gorontalo, Budong-Budong di Sulawesi Barat, dan Way Apu di Maluku.
Selain itu, ada rencana pembangunan 1 bendungan baru, yaitu Pelosika di Sulawesi Utara, dan 7 bendungan lanjutan yang akan mendapatkan alokasi anggaran di tahun-tahun berikutnya, termasuk Bendungan Mbay di Nusa Tenggara Timur yang sudah dimulai konstruksinya sejak 2021, serta Bendungan Jenelata di Sulawesi Selatan yang dimulai konstruksinya sejak 2022, dan 5 bendungan lainnya yang dimulai dibangun sejak tahun 2023, seperti Bendungan Cibeet dan Cijurey di Jawa Barat, Bendungan Karangnongko dan Cabean di Jawa Tengah, serta Bendungan Riam Kiwa di Kalimantan Selatan.
Lebih lanjut, Bob Arthur mengungkapkan bahwa pagu anggaran keseluruhan Ditjen SDA pada tahun 2024 mencapai Rp47,64 triliun, yang digunakan untuk mendukung program ketahanan Sumber Daya Air senilai Rp45,09 triliun dan dukungan manajemen senilai Rp2,54 triliun. Selain pembangunan bendungan dan revitalisasi danau, program ketahanan SDA juga melibatkan pembangunan 4.000 hektare daerah irigasi, rehabilitasi, serta peningkatan irigasi seluas 38.000 hektare dengan alokasi anggaran sekitar Rp4,17 triliun.
BACA JUGA: Kementerian PUPR Mulai Penanganan Jalan Daerah di Kapuas Hulu Kalimantan Barat
“Selanjutnya, kami juga akan melakukan pembangunan pengendali banjir dan pengaman pantai sepanjang 58,5 km, infrastruktur air baku dengan kapasitas 2,5 m3 per detik, dan pembangunan 7 embung dan sumur bor di daerah-daerah yang mengalami kekeringan,” kata Bob Arthur.
Dia juga menjelaskan bahwa program ketahanan SDA prioritas lainnya termasuk kegiatan operasi dan pemeliharaan dengan anggaran sekitar Rp7,08 triliun. Anggaran ini mencakup Padat Karya Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI), cadangan bencana, pengadaan alat berat, dan bahan banjiran. Selanjutnya, ada anggaran untuk pengadaan tanah yang mencakup pengadaan tanah untuk kegiatan Non Program Strategis Nasional (PSN), ganti rugi tegakan, serta biaya operasional dan administrasi pengadaan tanah.
“Kami juga telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp1,17 triliun untuk dukungan teknis lainnya, seperti program pengendalian lumpur Sidoarjo dan pelaksanaan Turbinwas di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo,” tambah Bob Arthur.
(RRY)
